Mantan Aktifis 98 : BBSW VIII Jangan Main – Main Terhadap Normalisasi Irigasi DI Kelingi

Koordinator.GSUU Herman Sawiran

MUSIRAWAS – Rencana normalisasi saluran irigasi DI Kelingi mendapat sorotan dari koordinator GSUU, Herman Sawiran.

Mantan petani dan aktifis 98 ini menegaskan kepada Balai Besar Sumatera Wilayah VIII, untuk tidak main – main terhadap kegiatan normalisasi irigasi, yang pengerjaannya akan dimulai September mendatang agar tidak tersandung masalah hukum.

Dikatakan aktifis senior ini,Kamis (8/7), pengerjaan normalisasi tahun 2021 ini mengggunakan dana bantuan luar negeri sebesar Rp 28 Miliar.

“Artinya, tanpa dana dari luar negeri, pengerjaan normalisasi ini tidak dapat dilakukan. Lalu kemana anggaran pemeliharaan setiap tahun. Setahu saya, sudah lebih Lima tahun, kondisi saluran irigasi ini seperti ini, dan petani yang berada di ilir sudah lama tidak kebagian air,” kata dia.

GSUU juga mendesak agar pihak kontraktor yang mengerjakan dan Balai Besar Sumatera membuat pakta integritas. Tujuannya agar ada pengawasan ketat terhadap pekerjaan normalisasi ini mulai dari titik nol hingga selesai 100 persen.

“Proyek ini nanti jangan dulu diterima, sebelum dilakukan peninjauan hasil pekerjaan, baik oleh Bupati Musi Rawas, DPRD Kota Lubuklinggau, DPRD Musi Rawas dan Provinsi. Jangan menunggu adanya aspirasi baru mengawasi” harap dia.

Aktifis yang terkenal dengan aksi tunggal ini juga mengimbau pihak Balai Besar Sumatera Wilayah VIII agar mendengar seluruh persoalan yang dihadapi dari seluruh penggguna air, baik petani kolam air deras maupun petani padi.

“Jangan seolah- olah punya hak vonis sendiri dan memutuskan sendiri,” katanya.

Herman juga berharap agar normalisasi irigasi yang berimbas dengan pengeringan irigasi ini hendaknya dilakukan dalam satu tahap dan tidak bertele-tele, agar dampak kerugian petani akibat dampak pengeringan tersebut tak terlalu besar.

Kemudian jelas dia, setelah normalisasi ini dilakukan penertiban terhadap pengguna air yang tidak sesuai aturan, terutama petani kolam baik kolam tanah maupun kolam air beras. Selain itu, pemilik kolam jangan sampai merasa paling memiliki terhadap penggunaan air irigasi tersebut.

“Kami juga mendesak agar tidak ada yang melakukan pembendungan air di saluran primer mulai dari BK O sampai BK 1,” kata dia.(ik)

%d blogger menyukai ini: