Petani Tolak Pengeringan Irigasi, Kepala Balai Besar Wilayah Sumatera VIII Bakal Musyawarah

MUSIRAWAS – Sejumlah petani di Musi Rawas menolak rencana pengeringan irigasi DI Kelingi yang bakal dilakukan dua tahap.

Terkait penolakan itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sumatera VIII Birendrajana mengatakan pihaknya dalam waktu dekat segera melakukan musyawarah.

Selain menolak pengeringan dilakukan dua tahap, petani juga berharap normalisasi saluran irigasi DI Kelingi tahun 2021 ini sesuai peruntukannya, dan segera dilakukan pengaturan air sehingga bermanfaat bagi pengguna air. Kemudian, petani juga berharap agar tidak main- main dengan anggaran untuk normalisasi tersebut.

Hal ini terungkap pada sosialisasi jadwal pengeringan saluran Irigasi DI Kelingi Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, berlangsung di Auditorium Pemkab Musi Rawas, Muara Beliti, Rabu (7/7).

Beni salah seorang petani pengguna air irigasi mengatakan, normalisasi irigasi yang berdampak dengan pengeringan irigasi yang terlalu lama, sangat berdampak dengan perekonomian petani. Apalagi pengeringan irigasi dijadwalkan akan dilakukan dua tahap ( tahap pertama September 2021 dan tahap kedua Mei 2022).

“Seharusnya, sebelum dilakukan rencana pengeringan, jauh – jauh hari harus disosialisasikan dulu kepada petani. Jangan buru- buru seperti ini.Kami saja tahu informasi bakal ada pengeringan ini melalui media,” kata Beni.

Dia juga berharap perbaikan irigasi ini jangan sampai seperti tahun 2012 lalu. Sebab jika tidak dilakukan bendungan di BK I tersebut, air tidak mengalir, dan akibat dari pintu air tidak berfungsi, sering terjadi banjir.

“Kami sangat mendukung adanya normalisasi irigasi ini, tapi hendaknya jangan dilakukan dua tahap pengeringan. Selain itu dengan anggaran yang besar, proyek normalisasi ini hendaknya jangan dimainkan,” kata dia.

Kades Y Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo mewakili masyarakat desanya berharap pengerjaan normalisasi ini segera dilaksanakan. Karena kondisi selama ini, petani padi di Desa Y Ngadirejo sudah lama menjerit karena tidak kebagian air.

Padahal katanya, setiap hari petani meminta kepada Petugas Pintu Air (PPA) agar membuka pintu air, namun memang airnya tidak sampai ke sawah petani.

“Kami juga berharap setelah adanya normalisasi ini, bisa menjamin petani padi di desa Kami kebagian air, karena mengingat 80 persen penduduk di Y Ngadirejo adalah petani padi,” katanya.

Dikatakan Kades, karena tidak kebagian air, petani padi di desanya hanya satu kali panen dalam satu tahun, karena masa tanam hanya mengandalkan saat musim hujan.

“Karena hanya mengandalkan musim hujan, petani hanya sekali panen dalam satu tahun. Kalau bisa dua kali, bearti itu adalah anugerah,” jelasnya.

Selain itu dia meminta setelah normalisasi, ada pengaturan pembagian air untuk kepada pengguna air khususnya sampai kepada petani yang ada di Desa Y Ngadirejo.

Sedangkan Camat Tugumulyo, Aliaman menegaskan, normalisasi ini hendaknya melibatkan aparat penegak hukum sehingga air irigasi ini memang diperuntukan bagi petani padi.Kemudian spek pembangunannya harus sesuai dengan peruntukan utamanya adalah untuk petani padi.

“Irigasi ini jelas utamanya diperuntukan bagi petani padi, dan bagi pemilik kolam air deras yang tidak sesuai aturan harus ditindak tegas,” katanya.

Sementara Chandra, perwakilan dari Kecamatan Muara Beliti berharap agar Balai Besar Wilayah Sumatera VIII memberikan solusi terkait dampak dari pengeringan selama 10 bulan, terlagi saat ini sedang masa pandemi covid 19.

Kepala Balai Besar Wilayah Sumatera VIII, Birendrajana mengatakan, normalisasi irigasi DI Kelingi ini dilakukan karena saluran sudah mengalami pendangkalan, ditambah banyaknya bangunan di sekitar irigasi yang seharusnya tidak dilakukan.

Dirinya berharap normalisasi ini didukung oleh masyarakat Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas, serta dukungan dari pemilik kolam, petani dan seluruh masyarakat.

Terkait adanya penolakan pengeringan dilakukan dua tahap, dirinya belum memastikan solusi apa yang akan dilakukan. Namun, usulan dari petani agar dilakukan satu kali pengeringan, pihaknya akan segera melakukan musyawarah.

“Nanti kita akan lakukan musyawarah,” katanya singkat.

Sedangkan Ketua Forum Masyarakat Peduli Petani Musi Rawas, Pendi mengatakan pihaknya sangat mendukung adanya normalisasi ini. Namun setelah normalisasi ini, hendaknya terlaksana fungsi air irigasi yang semestinya untuk petani padi.

Dari hasil pantauan pihaknya dilapangan, ada Tiga sampai Lima ribu hektar lahan sawah terancam kekeringan karena tidak tertibnya petani kolam air deras mengelola air. Kondisi ini berdampak keringnya air di irigasi di BK 9 sampai 17).

“Dengan terlaksananya normalisasi ini, fungsi irigasi dapat terwujud. Artinya, air dapat mengalir sampai ke ilir ke persawahan petani,” katanya.(ik))

%d blogger menyukai ini: