Dinsos Mura Telah Realisasikan 114 Penerima Santunan Kematian

Agus Susanto (ft fir/ik)

MUSIRAWAS – Terhitung sejak launching 30 April hingga Minggu kedua Juni 2021, Dinas Sosial Musi Rawas telah merealisasikan sebanyak 114 orang penerima santunan kematian.

Kepala Dinas Sosial Musi Rawas Agus Susanto di ruang kerjanya Selasa (15/6) mengatakan, hingga Minggu kedua Juni 2021 ini sebanyak 120 berkas permohonan dari keluarga yang meninggal dunia masuk ke Dinas Sosial.

Namun dari 120 pemohon ini, baru bisa direalisasikan sebanyak 114 , karena empat pemohon lainnya terkendala oleh kelengkapan berkas.

Dikatakan Agus, pihaknya ( Dinas Sosial ) hanya menjalankan terkait teknis penyaluran program santunan kematian yang merupakan salah satu dari Sembilan program unggulan Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud.

Terkait informasi masalah penganggaran yang tidak melalui pembahasan di DPRD Musi Rawas sehingga mengundang salah satu Fraksi mengingatkan agar hati hati terkait penganggaran untuk merealisasikan program ini jelas Agus, bukan wewenang pihaknya untuk menanggapi itu.

Intinya kata dia, untuk menjalankan program santunan kematian ini, pihaknya telah mengikuti alur proses anggaran, yakni melakukan koordinasi dan konsultasi ke pihak Bappeda dan BKAD Musi Rawas.

Dari hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, pihaknya diminta mengajukan nomor rekening dan standar satuan biaya.

” Kalau soal penganggaran tidak dibahas di DPRD, bukan kapasitas Kami untuk menjawabnya,” kata dia.

Dikatakan Agus, payung hukum untuk menjalankan program santunan kematian ini berdasarkan Peraturan Bupati ( Perbup) Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman santunan kematian.

” Kami hanya menjalankan apa -apa yang menjadi tugas Kami saja, termasuk diantaranya pengusulan anggaran dan teknis dari program tersebut,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah sebelumnya mengatakan pihaknya (Fraksi Golkar DPRD Mura) sangat mendukung program santunan kematian tersebut, apalagi ini merupakan salah satu dari Sembilan janji kampanye yang masuk dalam program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas.

Namun harapnya, untuk menjalankan program tersebut yang berkaitan dengan penganggaran, agar dilakukan dengan sikap penuh kehati-hatian, agar tidak menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Pihaknya mengingatkan bahwa dalam setiap program harus mempunyai landasan payung hukum dan ketersediaan anggaran. Selain itu, perlu pula menciptakan sepahaman antara eksekutif dan legislatif.(fir/ik)

%d blogger menyukai ini: