Paripurna DPRD Mura Tak Pernah Lengkap , BK Diminta Tegas Tegakkan Disiplin Dewan

MUSIRAWAS -Setiap sidang paripurna digelar DPRD Musi Rawas, jarang sekali dihadiri lengkap oleh seluruh anggota DPRD Musi Rawas yang berjumlah 40 orang.

Kondisi ini mengambarkan kedisplinan sejumlah anggota DPRD Musi Rawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya patut dilakukan pembenahan.

Padahal, paripurna artinya lengkap atau komplit, dan paripurna DPRD merupakan forum tertinggi untuk menjalankan kewenangan dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat.

Seperti baru- baru ini, Kamis (1/7), dalam satu hari DPRD Musi Rawas menggelar tiga Paripurna DPRD, tapi hanya dihadiri 23 dari 40 anggota DPRD Musi Rawas.

“Tiga paripurna digelar ini merupakan agenda penting bagi DPRD Musi Rawas dalam menentukan arah dan kebijakan yang bermuara untuk kepentingan masyarakat Musi Rawas, tapi sayangnya banyak anggota DPRD yang tidak hadir tanpa keterangan,” kata Fm, salah seorang tamu yang hadir pada paripurna DPRD terbuka untuk umum ini.

Ketiga Paripurna yang hanya dihadiri 23 anggota DPRD ini meliputi, paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)  dan Penetapan Keputusan DPRD tentang Sembilan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

Kemudian paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Musi Rawas terhadap penyampaian Lima Raperda Kabupaten Musi Rawas tahun 2021.

Terakhir dilanjutkan paripurna dalam rangka mendengarkan laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020, dan Pengambilan Keputusan DPRD serta mendengarkan pendapat akhir Bupati Musi Rawas.

“Jika kondisi kedisiplinan anggota DPRD ini dibiarkan seperti ini, akan berpengaruh hilangnya kredibilitas bersangkutan sebagai anggota dewan dalam menjalankan tufoksinya sebagai perwakilan rakyat Musi Rawas.Kasihan masyarakat yang memilihnya,” katanya lagi.

Dalam kode etik DPRD, sudah jelas diatur tentang pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD, dan bagi yang tidak disiplin apalagi sampai berturut – turut tidak mengikuti paripurna ada sanksinya hingga kepada pemecatan sebagai anggota DPRD.

Sementara itu Ketua Badan Kehormatan DPRD Musi Rawas, Nasrun, Jum’at (2/7) mengatakan,
Selama ini, DPRD Mura sudah mempunyai pasal tentang kode etik kedewanan yang tercantum di dalam tata tertib (tatib) DPRD.

Namun katanya, pihaknya tak punya aturan untuk mengeksekusinya.

Selain itu jelas dia, pihaknya belum menerima laporan terkait informasi tersebut.

“Selama ini, DPRD Mura sudah mempunyai pasal tentang kode etik kedewanan yang tercantum di dalam tata tertib (tatib) DPRD, namun tak punya aturan untuk mengeksekusinya.Kami dari badan kehormatan belum ada menerima laporan terkait klarifikasi diatas.
Tanks sudah mengingatkan nanti kami bahas bersama anggota badan kehormatan yangg laen.” tegasnya.(ik)

%d blogger menyukai ini: