Paripurna LKPJ Walikota Tahun 2020, Fraksi DPRD Soroti Soal Kemiskinan dan Pengangguran

LUBUKLINGGAU – DPRD Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna membahas LKPJ Walikota tahun 2020.

Pada paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kota Lubuklinggau itu menyoroti beberapa aspek, utamanya mengenai kemiskinan dan pengangguran yang dinilai meningkat.

Selain itu juga, DPRD menyoroti bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lubuklinggau belum maksimal dalam menangani kemiskinan dan pengangguran.

Kemudian, ada pula pemandangan umum fraksi yang membahas tentang usulan-usulan masyarakat hasil dari reses anggota dewan yang belum terakomodir dan telah diajukan beberapa kali usulan seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lampu jalan dilingkungan masyarakat.

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh fraksi PDIP bahwa, fraksi PDIP menyoroti honor pemangku adat dan lembaga pemangku adat dibentuk. Pihak PDIP mengingatkan supaya lembaga ini jangan sampai hanya kepentingan politik saja.

Sementara dari fraksi Keadilan Sejahtera meminta pemkot Lubuklinggau untuk dapat melaksanakan pendidikan secara tatap muka kembali. Karena, indeks pembangunan masyarakat yang secara angka meningkat, namun faktanya tidak. Karena, menurut fraksi Keadilan Sejahtera ada tiga poin meningkatnya IPM, yakni kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Namun, akibat covid-19 semuanya menurun.

Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut mengatakan mengenai usulan masyarakat melalui reses dewan, telah disampaikan saat musrenbang bahwa ada sekitar 428 usulan, baru di realisasi 238 kegiatan atau terakomodir 55,6 persen.

Selain itu, menurut Walikota bahwa mengenai kemiskinan dan pengangguran bahwa BPS mensurvei dengan metode sampling, namun faktanya secara dor to dor berbeda dengan hasil yang di rilis BPS, begitu juga dengan angka kemiskinan.( Ik/rls

%d blogger menyukai ini: